KULIAH KERJA PAMONG
Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Barat
Oleh :
IMAM
SUNARTO
4200813038
PROGRAM D-IV ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ADMNISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
2011
HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN KULIAH KERJA PAMONG
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Oleh :
IMAM
SUNARTO
4200813038
Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing KKP Pembimbing
Instansi KKP
HALAMAN PENGESAHAN
KULIAH KERJA PAMONG
Pada Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Barat
Telah Diseminarkan Pada:
19 April 2012
|
No
|
Nama
|
Kedudukan
|
Tanda Tangan
|
|
1.
|
|
Penguji 1
|
|
|
2.
|
Penguji 2
|
|
Mengetahui,
Ketua Jurusan
Adm. Bisnis
Nip.
DAFTAR ISI
Daftar isi....................................................................................................... i
A.
Latar Belakang Kegiatan ...................................................................... 1
B.
Fokus KKP ........................................................................................... 4
-
Tujuan dan Manfaat KKP .............................................................. 4
C.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan KKP ................................................ 6
D.
Metode KKP ......................................................................................... 6
E.
Tinjauan Pustaka ................................................................................. 11
F.
Simpulan .............................................................................................. 16
G.
Saran .................................................................................................... 17
H.
Daftar Pustaka ..................................................................................... 18
A. LATAR
BELAKANG
Kegiatan Kuliah Kerja Pamong (KKP)
merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di pelajari selama perkuliahan di
Politeknik Negeri Pontianak khususnya
Jurusan Administrasi Bisnis pada Program studi Administrasi Negara Diploma IV.
Kegiatan Kuliah Kerja Pamong dilaksanakan di dinas/badan/kantor pemerintah
daerah yang dilaksanakan di semester akhir sebagai bagian dari kegiatan
perkuliahan dapat segera di terapkan dan
di kembangkan dalam kegiatan Kuliah Kerja Pamong.
Di era Globalisasi seperti saat ini,
dunia pendidikan dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu mutu
dari sumber daya manusia (SDM), dan kualitas dari sekolah itu sendiri seperti
sarana dan prasarana di dalam sekolah tersebut untuk menunjang siswa/siswi,
Mahasiswa/mahasiswi untuk meningkatkan kemampuannya.
Namun pada kenyataannya dunia
pendidikan di indonesia masih amat memprihatinkan dan guna untuk meningkatkan
mutu pendidikan, maka pemerintah menggalakkan program-program dengan melalui kebijakan,
antara lain adalah kebijakan mengenai sertifikasi guru dan dosen, Pemerintahan
yang baik (Good governance) yang di maksudkan
agar guru dan dosen dapat melakukan tugasnya sebagai Tenaga pendidik dengan
baik dan benar, dan pemerintah juga telah megalokasikan dana Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. agar mutu pendidikan dan kualitas
pendidikan semakin meningkat, Pemerintah yang baik berarti, pemerintah berupaya
melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sesuai dengan standar yang
telah ditentukan, baik itu dari Kebijakan, Undang-Undang, dan Tugas Pokok dan
Fungsi, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik dalam
menjalankan Tugas yang telah ditentukan.
Dalam hal ini Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Barat, Khususnya Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK),
Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) dan Pendidikan Tinggi, memberikan pelayanan
kepada masyarakat khususnnya para guru, salah satunya adalah dalam proses
sertifikasi, dan untuk melaksanakannya maka Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Beserta Staf Memerlukan Kerja sama yang baik, agar Sertifikasi dapat mencapai
sasaran yang telah di tentukan, oleh karena itu, di perlukan seorang pemimpin
yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, untuk mengatur, merencanakan,
mengorganisasikan, dan mengontrol jalannya Sertifikasi tersebut, karena apabila
pemimpin dapat mengatur bawahannya dengan baik maka tujuan bersama akan
tercapai.
Untuk menjalankan Program-program
Pemerintah, baik yang telah di rencanakan oleh Pemerintah Pusat ataupun
Pemerintah Daerah maka di perlukan koordinasi yang baik antar Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
agar dalam pelaksanaannya maka di perlukan seorang pemimpin yang baik untuk
memimpin setiap Staf atau pun bawahan, agar dapat mengatur setiap
Program-program yang akan di laksanakan pada tahun berjalan.
Menurut George R. Terry dalam Sedarmayanti (2009:249) (Leadership is activity of influencing people
to strive willingly for mutual objectives) kepemimpinan adalah keseluruhan
kegiatan/aktivitas untuk mempengaruhi kemauan orang lain untuk mencapai tujuan
bersama.
Pada bidang pmk, ptk dan dikti peran seorang pemimpin amatlah vital,
dikarenakan pada bidang ini seorang pemimpin dituntut untuk mengawasi secara
penuh segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap
masyarakat, selain itu karena bidang ini merupakan perpanjang tanganan dari
pemerintah pusat, maka peran pemimpin dalam menyampaikan segala data dan
informasi kepada staf, maupun kepala dinas didaerah dan masyarakat harus sesuai
dengan yang telah diperintahkan oleh pusat, sehingga dalam pelaksanaannya maka
seorang pemimpin membutuhkan sebuah konsep manajemen, agar dapat mengatur
segala jenis kegiatan dan hambatan yangg terjadi pada bidang pmk, ptk dan
dikti. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan
maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang
di inginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang di peroleh dari
pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk
menggunakan pengetahuan manajemen.
Berdasarkan pemaparan diatas maka
judul yang penulis ambil adalah mengenai “Implementasi Kepemimpinan di Bidang Pendidikan
Menengah Kejuruan (PMK), Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK), dan Pendidikan
Tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat”.
B.
Fokus KKP
Fokus Kerja Pamong yang akan penulis bahas adalah “ Implementasi Kepemimpinan
di Bidang PMK, PTK, dan Pendidikan Tinggi “ karena penulis ingin memberikan
manfaat melalui tulisan ini kepada masyarakat agar seorang pemimpin memiliki
andil yang cukup besar dalam menjalankan mengontrol, dan memberi kebijakan kepada
staf ataupun bawahan dalam melaksanakan tujuan dari organisasi tersebut, dan
sebagai contoh tersebut adalah penulis akan mengambil data, dan sampel di
Bidang PMK, PTK, dan Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan
Barat.
Tujuan dan Manfaat KKP
1. Tujuan KKP
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan fokus kkp maka tujuan dari
KKP adalah :
A. Mahasiswa/i mempunyai pengalaman
bekerja yang berharga melalui keterlibatan dan pelaksanaan pekerjaan dalam
Kuliah Kerja Pamong di badan/dinas/kantor pemerintah daerah.
B. Mahasiswa/i dapat berpikir berdasarkan
ilmu yang di peroleh di Perguruan Tinggi guna menjadi tenaga profesional di
bidang Administrasi Negara.
C. Meningkatkan hubungan antara Perguruan
Tinggi dengan Pemerintah Daerah sehingga Perguruan Tinggi dapat lebih berperan
dan menyesuaikan kegiatan pendidikan dengan kebutuhan SDM Pemerintah Daerah.
D. Perguruan Tinggi memperoleh umpan
balik dari masukan yang dapat berguna untuk meningkatkan pendidikan sesuai
dengan kebutuhan pembangunan.
2. Manfaat KKP
Adanya manfaat dari penulisan Kuliah Kerja Pamong (KKP) adalah sebagai
berikut :
1.
Bagi
Mahasiswa/i
a.
Memperdalam
pengertian dan penghayatan terhadap pemenfaatan ilmu dan teknologi yang
dipelajari di Perguruan Tinggi bagi penerapan secara nyata.
b.
Memberikan
pengalaman belajar dan bekerja sebagai kader pemerintah sehingga mendewasakan
cara berfikir serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa/i dalam melakukan
perumusan dan pemecahan masalah yang dihadapi.
2.
Bagi
Perguruan Tinggi
a.
Memperoleh
umpan balik sebagai hasil dari pendidikan dan penerapannya dalam kegiatan
praktek lapangan sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan pengembangan ilmu
pengetahuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
b.
Meningkatkan,
memperluas dan mempererat kerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui kegiatan
Kuliah Kerja Pamong.
3.
Bagi
Pemerintah Daerah
a.
Memperoleh
bantuan pemikiran dan tenaga, ilmu, teknologi dan seni dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan.
b.
Memanfaatkan
bantuan tenaga mahasiswa/i untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
C. Waktu
dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan
Kuliah Kerja Pamong dilaksanakan selama 6 (enam) minggu terhitung dari tanggal 9
Maret s/d 11 april 2012. Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Pamong yaitu dari pukul
07.15 – 15.00 WIB untuk hari Senin sampai Kamis, sedangkan hari Jum’at dari
pukul 07.15 – 11.00 WIB. Lokasi Kuliah Kerja Pamong dilaksanakan di Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Sultan syahrir No.7 Pontianak.
D. Metode
KKP
Metode yang
penulis gunakan adalah :
1.
Observasi kelapangan
Observasi
atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem.
Observasi adalah pengamatan langsung para
pembuat keputusan berikut, lingkungan
fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan.
Penulis melakukan observasi pada bidang
pmk, ptk dan dikti, dan setelah mengikuti segala jenis kegiatan dan pekerjaan
yang dilakukan maka penulis melihat bagaimana peran seorang pemimpin dibidang
pmk, ptk dan dikti, diuji dengan berbagai
macam kendala, seperti kinerja para staf yang belum maksimal, banyak staf yang
masih belum mengerti dengan pengoperasian komputer, para staf yang jarang masuk
kekantor, hal ini tentu menghambat kerjaan yang telah ditentukan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dari pns tersebut.
Observasi
berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”, istilah
observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat
fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena
tersebut. Observasi seringkali menjadi bagian dalam penelitian berbagai
disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial.
Observasi
yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data suatu masalah,
sehingga diperoleh pemahaman data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh
pemahaman atau sebagai alat re-checking atau
pembuktian terhadap informasi/ keterangan yang diperoleh sebelumnya.
A.
Tujuan
observasi
Pada
dasarnya observasi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan setting yang
dipelajari, aktivitas-aktifitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat
dalam aktifitas, dan makna kejadian dilihat dari prespektif mereka terlibat
dalam kejadian yang diamati tersebut. Deskripsi harus kuat, factual, sekaligus
teliti tanpa harus dipenuhi berbagai hal yang tidak relevan.
Menurut
pattton mengatakan, bahwa data hasil observasi menjadi penting karena alasan
berikut ini :
1.
Peneliti
akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang akan
diteliti ada atau terjadi.
2.
Observasi
memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkap oleh
subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara karena berbagai sebab.
B.
Teknik
observasi
Ada beberapa teknik observasi :
1.
Observasi
partisipan
Jenis teknik observasi patisipan
umumnya di gunakan orang untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Untuk
menyelidiki satuan-satuan social yang besar seperti masyarakat suku bangsa sering
kali diperlukan observasi partisipan ini. Suatu observasi disebut observasi
partisipan jika orang yang mengadakan observasi (observer) turut ambil bagian dalam peri kehidupan observe.
Pengamatan partisipatif memungkinkan
peneliti dapat berkomunikasi dengan observer,
sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap
hal-hal yang tidak akan dikemukakan dalam tiga jenis berikut ini :
A.
Berpartisipasi
secara lengkap.
Peneliti menjadi anggota penuh dari
kelompok yang diamati sehingga peneliti mengetahui dan menghayati secara utuh
dan mendalam sebagaimana yang dialami subjek yang di teliti lainnya.
Seperti halnya yang dillakukan oleh
penulis yang melakukan observasi pada bidang pmk, ptk dan dikti, penulis ikut
serta dalam rangka kegiatan pada bidang pmk, ptk, dan dikti, ini merupakan
salah satu cara agar penulis mengetahui bagaimana, apa saja kendala yang
dihadapi oleh para pemimpin terhadap staf, dan penulis mendapatkan data dan
informasi yang tepat.
B.
Berpartisipasi
secara fungsional
Maksudnya peneliti sebenarnya bukan
anggota asli kelompok yang di teliti, melainkan dalam peristiwa tertentu
bergabung dan berpartisipasi dengan subjek yang di teliti dalam kapasitas
sebagai pengamat.
Penulis disini bukan orang asli,
melainkan peneliti yang ingin mendapatkan data, dan kapasitas seorang penulis
disini dibatasi contoh, pada bidang pmk, ptk dan dikti, penulis hanya diikutkan
dalam hal-hal yang tidak bersifat rahasia, seperti rapat-rapat penting, seperti
alokasi anggaran kegiatan, penulis disini hanya mengamati bagaimana cara
kinerja pns.
C.
Berpartisipasi
sebagai pengamat.
Maksudnya peneliti ikut berpartisipasi
dengan kelompok subjek yang di teliti, tetapi hubungan antara peneliti dan
subjek yang di teliti bersifat terbuka, tahu sama tahu, akrab, bahkan subjek
yang diteliti sebagai sponsor peneliti itu sendiri. Di mana kepentingan
peneliti melainkan juga subjek yang di teliti. Penulis mencoba mencari data
dengan berbicara antara staf, antar kasi, dan kepala bidang pmk, ptk dan dikti,
dan terbuka akan kendala yang dihadapi pada bidang tersebut.
2.
Wawancara
Wawancara
merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi
dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab)
secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung I.Djumhur dan Muh.Surya.
penulis melakukan wawancara kepada staf, kasi, dan kabag dibidang pmk ptk, dan
dikti, dan hamipr semua mengatakan bagaimana kendala yang dihadapi oleh staf,
kasi dan kabid, yaitu, mengenai kurang sadarnya para staf tentang ilmu
pengetahuan mengenai pengoperasian komputer, dan manajemen dibidang tersebut
masih belum berjalan dengan lancar, dikarenakan beberapa hal, baik itu dari
usia seorang pns, belum termotivasi, sehingga peran dari kasi dan kabid dalam
memberikan motivasi kepada staf, agar dalam pelaksanaan setiap tupoksi yang
diberikan dapat berjalan dengan standar yang telh ditentukan, pemimpin dibidang
ini memerlukan manajemen yang baik untuk mengatasi berbagai masalah yang
terjadi tersbut, untuk mengurangi tumpang tindih pekerjaan antar staf.
3. Dokumentasi
Suatu kegiatan yang dilakukan dengan
cara melihat dan menggunakan dokumen-dokumen yang diperlukan baik berupa
catatan-catatan,arsip-arsip dan sebagainya untuk mencari data-data yang
berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan dalam pemberian sosialisasi
kepada masyarakat oleh Pegawai Dinas Pendidikan. Penulis melakukan studi
dokumentasi, baik itu yang bersumber dari internet, maupun dari bidang itu
sendiri untuk dijadikan dasar penulisan, sehingga penulis meiliki dasar yang
kuat dalam penulisan seperti uu no 53 tahun 2010.
C. Tinjauan Pustaka
Sertifikasi
adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”. (UU RI
No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004), “Sertifikasi guru merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena
langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk
meningkat kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan
wibawa guru sehingga guru lebih di hargai dan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia”. (Sanaky, 2004).
Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut UU No. 43/1999 pasal 1 adalah keseluruhan
upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai yang meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan, dan pemberhentian.
Tujuan manajemen
pegawai negeri sipil yaitu menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan
pembangunan secarar berdayaguna dan berhasil guna dengan dukungan PNS yang
profsiona, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang di laksanakan
berdasarkan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja
Pegawai Negeri,
adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang di tentukan dalam peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, di angkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas jabatan
negeri atau tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Arti dan peran pemimpin dalam suatu organisasi.
robert dubin
kepemimpinan adalah aktivitas pemegang kewenangan dan pengambil keputusan.
Sedangkan Sondang .P.Siagian kepemimpinan adalah ini manajemen karena pemimpin adalah
motor penggerak bagi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya.
Menurut Ralph
M.Stogdill, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kelompok dalam upaya
perumusan dan pencapaian tujuan.
A. Peran Pemimpin :
Peran antar manusia akan meliputi
1. Peran selaku tokoh.
2. Peran selaku pimpinan.
3. Peran selaku penghubung.
B. Peran informatif
Masing-masing peran informatif itu dilakukan sebagai berikut :
1. Peran selaku pemantau.
2. Peran selaku penyebar.
3. Peran selaku public relation
(hubungan masyarakat)
C. Peran pembuat keputusan
Peran seorang pemimpin selaku
pengambil keputusan meliputi :
1. Peran selaku wiraswasta.
2. Peran selaku penanggung resiko.
3. Peran selaku pembagi sumber daya.
4. Peran selaku perunding.
Teori Kepemimpinan
Menurut para ahli :
1. S.P.Siagian dalam sedarmayanti (2009:249) “filsafat administrasi mengutarakan berbagai
teori kepemimpinan yang dibagi menjadi tiga bagian” :
a. Teori genetis : kepemimpinan, dibawa sejak manusia lahir kedunia.
b. Teori sosial : seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena diciptakan
oleh masyarakat.
c. Teori ekologis : calon pemimpin, sedikit banyak telah membawa bakat sejak
lahir, tetapi bakat saja belum cukup di jadikan modal memimpin, karena itu
bakat harus dilengkapi dengan pendidikan dan pengalaman hidup sehingga ia
berhasil menjadi pemimpin, di antara tiga teori kepemimpinan ini, teori yang
dianggap paling mendekati kebenaran dan mempunyai pengikut yang banyak dalm hal
situasi sekarang adalah ekologis.
2. Hellriegel dan slocum dalam sedarmayanti (2009:249) “management mengemukakan bahwa teori
kepemimpinan itu dapat di bedakan atas tiga golongan besar”:
a. Teori ciri atau sifat : ciri atau sifat yang dimiliki pemimpin akan
membedakannya dari pemimpin lain atau orang yang bukan pemimpin.
b. Teori tingkah laku : pemimpin dapat dibedakan dari tingkah laku yang di milikinya
dalam melaksanakan tugas yang diembannya.
c. Teori kontingensi (situasional) : teori ini terdapat beberapa parameter yang
mempengaruhi keefektifan seorang pemimpin, seperti sifat seorang pemimpin serta
situasi sosial dan ekonomi dari lingkungan di mana pemimpin berada. Teori ini
dikemukakan oleh paul hersey dan kenneth blanchard yang disebut life cycle teory.
3. R.Achmad Rustandi, S.H dalam sedarmayanti (2009:250) “gaya kepemimpinan : pendekatan bakat dan
situasional, mengemukakan tiga pendekatan dalam teori kepemimpinan”, yaitu :
a. Pendekatan bakat : pemimpin muncul karena memang sudah mempunyai bakat
kepemimpinan dalam dirinya, sehingga dengan bakat itu ia berhasil menjadi
seorang pemimpin.
b. Pendekatan situasional : bukan bakat yang menentukan keberhasilan seorang
pemimpin, tetapi di yakini bahwa situasi yang menyebabkan munculnya seorang
pemimpin.
c. Pendekatan bakat dan situasional : merupakan teori gabungan antara
pendapat bahwa pemimpin itu di lahirkan bersama bakat dengan pemimpin yang
lahir karena tuntutan situasional
Membangun wibawa kepemimpinan.
Wibawa kepemimpinan adalah ciri yang melekat pada diri
seorang pemimpin sehingga ia di patuhi dan di ikuti oleh bawahannya/pengikutnya.
Berikut faktor yang dapat membentuk wibawa kepemimpinan.
1. Ketagasan sikap.
2. Penempatan diri.
3. Memiliki citra.
4. Kebiasaan berkomunikasi dengan baik.
Teori Tugas dan Hubungan.
Teori yang
dikemukakan oleh Paul Hersey dan kawan-kawan dalam sedarmayanti (2009:252) “menggambarkan
hubungan kiat kepemimpinan yang tepat dengan kematangan bawahan, kiat
kepemimpinan di sesuaikan dengan mengetahui lebih dulu kemampuan (agility) dan kemauan sumber daya manusia
(SDM) / bawahan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka
masing-masing. Dengan perkataan lain, bahwa kiat kepemimpinan di selaraskan
dengan tingkat kematangan di bawah itu sendiri”.
Tugas
Kepemimpinan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia
1. Sebagai Konselor.
2. Sebagai Instruktur.
3. Memimpin Rapat.
4. Mengambil Keputusan.
5. Mendelegasikan Wewenang.
Studi implementasi
merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses
pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan
merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan
politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan
kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang
dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene bardach dalam Leo Agustino
(2006:138) ”adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang
kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam
kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para
pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, Sedangkan, Van Meter dan Van
Horn dalam Leo Agustino (2006 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan,
sebagai:
”Tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijaksanaan”
D. Simpulan
Dari pemaparan diatas maka peran
pemimpin amat sangatlah penting dalam menjalankan suatu organisasi agar Visi
dan Misi dapat tercapai, dan oleh karena itu maka pemimpin harus memilki jiwa
Kepemimpinan yang baik dan mengerti dengan ilmu manajemen agar dapat mengatur,
mengkoordinasikan, merencanakan, dan mengawasi organisasi tersebut oleh karena
itu penulis menyimpulkan beberapa dampak
dari implementasi manajemen yaitu :
(1)
Menjaga dampak dari Implementasi Manajemen
kepemimpinan tersebut, apakah lebih banyak mengalami masalah atau tidak.
(2)
Mengidentifikasi Implementasi Manajemen
Kepemimpinan di Bidang PMK, PTK, dan Pendidikan Tinggi
(3)
Menjamin dengan adanya Implementasi Manajemen
Kepemimpinan dapat membantu dalam hal kegiatan baik dalam pelayanan terhadap
masyarakat dan membantu para staf mencapai Tupoksi, Visi, dan Misi dari Dinas
Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
Bila dari ketiga Simpulan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan
kerja sama antar staf dan pimpinan baik, maka akan tercapai Visi dan Misi dari
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelayan prima terhadap
masyarakat Khususnya Masyarakat Kalimantan Barat.
E. Saran
Seiring dengan tingkat
pendidikan yang semakin meningkat, diharapkan kepada para pembuat kebijakan
berfikirlah sebelum membuat kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan
dengan sebagaimana mestinya, dan membuat kebijakan harus berdasarkan kebutuhan
masyarakat luas, bukan membuat kebijakan dari oknum-oknum tertentu, tentunya
dan pastinya semua kebijakan yang telah dibuat pasti mengalami pro dan kontra,
namun dalam sebelum membuat kebijakan diharapkan membuat kebijakan yang
benar-benar di butuhkan oleh masyarakat luas dan tidak membatasi hak masyarakat
luas.
Daftar
Pustaka
Suradji, 2009, Manajemen Kepegawaian Negara, Edisi
Revisi II, Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II, Penerbit Lembaga
Administrasi Negara (LAN), Jakarta
Suhady.I, 2009, Kepemerintahan yang baik,, Penerbit
Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.
Sedarmayanti, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, Cetakan ketiga, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
Sanaky, 2004, pengertian sertifikasi.
S.P.Siagian dalam sedarmayanti (2009:249) “filsafat administrasi” Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, Cetakan Ketiga, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
Hellriegel dan slocum dalam sedarmayanti (2009:249)
“management mengemukakan bahwa teori
kepemimpinan itu dapat di bedakan atas tiga golongan besar”. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi
Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Ketiga, Penerbit
Refika Aditama, Bandung.
R.Achmad Rustandi, S.H dalam sedarmayanti
(2009:250) “gaya kepemimpinan :
pendekatan bakat dan situasional, mengemukakan tiga pendekatan dalam teori
kepemimpinan”. Manajemen Sumber Daya
Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cetakan
Ketiga, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
diakses
pada tanggal 01 april tahun 2012, pukul 22.15
diakses
pada tanggal 10 april 2012 pukul 23.46
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008
tentang pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20
persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional
Undang-undang
no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Undang-undang no 23 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan.
(UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004), Sertifikasi pendidik adalah bukti
formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen
sebagai tenaga profesional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar